MENELANJANGI HIPOKRAT/ STRIP HIPOKRAT

Mengapa saya beri judul di atas? betapa tidak soal yang belum jelas definisinya di syahkan menjadi suatu UU bisa di bayangkan keadaan suatu masyarakat bila para pemimpinnya adalah kalangan yang pola pikirnya jauh dari cerdas serta tidak mampu memberikan penjabaran yang jelas tentang apa yang di maksudkan PORNOGRAPHI dan PORNOAKSI. Sedang dalam kehidupan sehari hari dalam keluarga Indonesia di era ini masih sangat banyak keluarga yang sangat Tabu membicarakan soal SEX dan belum semua sekolah sekolah mengajarkan Sex sebagai bagian dari pelajaran yang memang di perlukan dalam kehidupan moral manusianya.

Why do I give the title above? how does not matter that has not been clearly defined in a law confirm can imagine the situation when a community leaders are among the patterns it far from intelligent and not able to give a clear translation of what the up and Pornoaction nudity. Are in the day, day in the life of families in the era of Indonesia is still very much a family taboo SEX discuss the matter and not all schools teach sex as part of the lessons that are in need of the moral life of human beings.

Contoh saja begitu banyak justru para pemimpinan,profesional,pekerja pemerintahan, malah justru suka menhujungi situs2 yang berisikan pornographi, karena pada jaman mereka sangat minim dengan info bahkan tidak ada seperti itu. Dan lalu bisa-bisanya mereka mensyahkan suatu soal yang sangat rancu dan pribadi maknanya. Mari coba kita bedah


Examples are so many in fact the guiding, professionals, government workers, and even seemed like visit site that contains nudity, because at the time they are very minimal with no info like that. And then they can notarize a matter of a very confusing and personal meaning. Let us try surgery

Definisi

"Pornografi" yang dapat diterima secara bersama oleh semua kalangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi diartikan sebagai:

1.penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, serta
2.bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

Definition

"Pornography" can be accepted by all circles. In the Dictionary of Indonesia (KBBI) pornography defined as:

1.Delineation behavior with the erotic painting or writing to stimulate appetite birahi, and
2.Material reading intentionally designed solely to generate eroticism in sex.

Persoalannya, setiap orang punya batas sendiri tentang mana tingkah laku erotis yang membangkitkan birahi, dan mana yang termasuk dalam unsur seni-bukan usaha untuk membangkitkan birahi seks. Pornografi juga melahirkan definisi yang beragam berdasarkan pengaruh pandangan suku, budaya, dan agama. Akibatnya tidak mudah untuk menarik nilai-nilai bersama yang akan dituangkan dalam UU Antipornografi tersebut.

The problem is, each person has their own limit on the behavior of the erotic desire generate, and which are included in the non-art elements of the business to generate desire sex. Pornography also delivered a variety of definitions based on the views of the influence of ethnic, cultural, and religious. As a result, it is not easy to pull together the values that will be elaborated in the law Antipornografi.

UU Antipornografi dan Pornoaksi yang bisa menjadi sintesa nilai-nilai bersama semua suku, budaya, dan agama dapat saja diperlukan. Namun, itu terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang belum dewasa untuk menilai mana yang baik atau tidak menyangkut pornografi. Yang bahaya adalah jika UU tersebut dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk melindungi keutuhannya, tanpa peduli kelompok lain.

Law and Antipornografi Pornoaction that can be Sintesa values together with all ethnic, cultural, religious and can be required. However, it happens in the lives of the people of Indonesia who have not yet adults to assess the good or not related to pornography. The danger is that if the law is used by certain groups to protect wholeness, without other concerned groups.

Tindakan demikian adalah tindakan warga bangsa yang belum dewasa, sebab UU tersebut dapat diibaratkan sebagai larangan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa.

Actions such action is the nation's citizens who have not yet adults, because the law can be symbolized as a prohibition against the parents of adult children who have not.

Memang, setiap individu mempunyai hak yang melekat dalam dirinya, dan kebebasan untuk menikmati haknya dibatasi oleh penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Jadi, pornografi yang mengganggu ketertiban umum, sebagai sesuatu hal yang bersifat asusila tidak dapat diizinkan.

Indeed, every individual has the rights inherent in himself, and the freedom to enjoy their rights are limited by reverence for the rights of others. So, pornography, which disrupt public order, as something that is immoral can not be allowed.

Dan, kewajiban negara untuk menjaga hubungan bersama tersebut tanpa harus merampas hak-hak individu. Belum adanya UU Antipornografi tidak berarti tidak ada sanksi hukum terhadap pelanggar hukum berkenaan dengan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Karena hal tersebut sudah ada hukumnya.

And, the obligation to keep the country together without the relationship should confiscate the rights of individuals. The absence of Law Antipornografi not mean there are no legal sanctions against violators of the law with regard to actions that disrupt public order. Because it is already legal.

Jika membaca buku Allan dan Barbara Pease yang berjudul “Why Men Can Only Do Thing at One Time and Women Can’t Stop Talking”, dituliskan ada perbedaan mendasar tentang gairah antara lelaki dan perempuan.

Hal yang membuat lelaki bergairah :

1. Pornografi
2. Wanita telanjang
3. Varitas seksual
4. Baju dalam
5. Kebersediaan wanita

Hal yang membuat wanita bergairah :

1. Keromantisan
2. Komitmen
3. Komunikasi
4. Keintiman
5. Sentuhan non seksual

If you read the book Allan and Barbara Pease entitled "Why Men Can Only Do One Thing at Time and Women Can not Stop Talking", written some fundamental differences about the passion between men and women.

Things that make men zippy:

1. Pornography
2. Naked women
3. Sexual varieties
4. Dressed in
5. Kebersediaan women

Things that make women enthuse:

1. Keromantisan
2. Commitment
3. Communication
4. Intimacy
5. Non-sexual touch

Jadi permasalahan sebenarnya ada dalam diri lelaki yang tidak bisa mengendalikan hasrat alaminya, namun yang disalahkan adalah perempuan sebagai objek yang membuat lelaki bergairah. Pendidikan agama sebagai salah satu pilar moral sepertinya tidak bisa lagi mengajarkan pengendalian diri pada umat pengikutnya, terutama lelaki.


So there are problems in men who can not control the desire natural, but that is blamed women as objects that make men skittish. Religious education as one of the pillars of the moral seems to be no longer teach self followers in the nation, especially men.

Kegagalan penanaman moral dalam bersikap juga pada akhirnya yang akan menimbulkan konflik ketika pasal 21 dan 22 UU Pornografi diamalkan.

Failure to attend the planting of moral also in the end that will cause conflict when articles 21 and 22 practiced Pornography Act.

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:
a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan
d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Article 21

People can participate in making the prevention of the creation, dissemination of, and use of pornography.

Article 22

(1) The role of the community referred to in Article 21 can be done by:
a. Report violation of this Act;
b.Do legal representation to the court;
c. Do socialization laws and regulations on pornography; and
d. Do guidance to the public on the dangers and impact of pornography.


Perdebatan

Adanya perdebatan dalam penyusunan RUU Antipornografi mengindikasikan bahwa dalam masyarakat Indonesia belum ada kesepakatan nilai-nilai bersama. Masyarakat Indonesia belum menyatu, sebab masih berupa kumpulan masyarakat. Walaupun Indonesia telah merdeka cukup lama (61 tahun), namun masyarakat yang Pancasilais belum juga terwujud.

Debate

The existence of the debate in the preparation of the draft Antipornografi suggests that the people of Indonesia there has been no agreement values together. Indonesian society has not been attached, as a group are still people. Although Indonesia has been independent long enough (61 years), but the Pancasilais have not materialized.

Bahkan, di sana-sini timbul konflik. Rasa keindonesiaan belum tertanam kuat. Akibatnya, dalam transformasi Pancasila ke dalam hukum dan perundang-undangan, sering menimbulkan diskriminasi terhadap sesama warga bangsa. Karena individu, kelompok yang ada sering tidak berusaha untuk menghormati kebebasan orang lain. Sebaliknya, setiap individu dan kelompok selalu berusaha untuk memaksakan kehendaknya. Transformasi Pancasila ke dalam UU seringkali tidak dijiwai oleh semangat Pancasila yaitu bhineka tunggal ika.

In fact, here and there arises a conflict. Keindonesiaan not taste strong buy. As a result, the transformation of Pancasila to the law and legislation, often lead to discrimination against fellow citizens nation. Because individuals, groups, which often are not trying to respect the freedom of others. Conversely, every individual and the group always tries to impose His will. Pancasila, to the transformation in the law is often not by a animate the spirit of Pancasila, namely single Bhineka Troy.

Jadi setelah UU Antipornografi diundangkan maka berarti masyarakat Indonesia yang belum de wasa, akan banyak menimbulkan serta mendapatkan masalah pemaksaan nilai-nilai yang menurut masing masing agama,indivindu itu yang paling sesuai. Betapa mengerikan!!!

So after Antipornografi enacted the law means that the people of Indonesia that has not been adult, will cause many problems and forcing the values that according to each religion, indivindu is the most appropriate. How egregious!

nyatanya, karena individu atau kelompok diizinkan untuk memaksakan nilai-nilainya yang partikular menjadi sesuatu yang universal. Dan, ketidakdewasaan tersebut juga nyata dari tindakan yang tidak menghargai perbedaan. Terlebih lagi, karena tentang definisi pornografi belum ada kata sepakat, maka tidak boleh ada suatu kelompok pun yang bisa memaksakan nilai-nilai partikular agama dan kepercayaannya melalui UU.

fact, because it allowed individuals or groups to force the values that particular become universal. And, immaturity is also evident from the action that does not appreciate the difference. Furthermore, because the definition of pornography are not agree, then there should not be a group that could also force the values of particular religions and beliefs through the law.

Kita harus siap dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari usaha yang haram, merusak moralitas manusia dengan memperdagangkan hal-hal yang bersifat pornografi, jalan terbaik adalah menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk mengatasi dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi.

We must be ready with the action that is not responsible person from the person-who want to take profits from the illicit business, damage to human morality deal with matters that are pornographic, is the best way to foster public awareness to overcome the negative impact of pornographic and Pornoaction.

Seperti yang kita ketahui nilai-nilai agama di negara ini tidak lagi berdasarkan kebaikan dan kedamaian, tetapi agama cenderung digunakan sebagai dalih pembenaran tindakan kekerasan. Meskipun pasal 22 telah mengatur bagaimana peran serta masyarakat, tetapi tetap saja tidak mencegah masyarakat bertindak brutal dan main hakim sendiri dalam berperan serta melaksanakan undang-undang ini.

As we know the values of religion in this country is no longer based on the good and peace, but tend to use religion as a pretext justification violence. Although article 22 has been set and how the role of the community, but it does not prevent the brutal act and play their own judges in the role and conduct of this law.

Kebrutalan dan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum oleh masyarakat tersebut, lagi-lagi menunjukan jika agama gagal menciptakan manusia Indonesia yang bermoral dan berahklak mulia. Jika ideologi agama merasa tidak berdaya lagi, mengapa tidak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali?

The use of violence and brutality in law enforcement by the community, again showed if religion fails to create the human morals with morality and noble. If the religious ideology does not feel helpless again, why not return to the noble values of Pancasila, which can be practiced by the entire nation, without exception?

UU tentang Antipornografi tampaknya tidak akan memberikan kontribusi positif. Terlebih lagi, karena menimbulkan pro-kontra yang belum selesai. Dengan demikian sudah seharusnya jangan buru-buru disahkan.

Law on Antipornografi not seem to be giving a positive contribution. Furthermore, because the pro-contra cause that has not been completed. Thus, should not rush passed.

Siapa yang berani menjamin UU Antipornografi tersebut dapat membuat Indonesia lebih bermoral? Kejahatan yang nyata-nyata di depan mata saja tidak pernah disentuh, apalagi hal-hal yang masih menimbulkan kontroversi. Sebagai negara terkorup di dunia dengan konflik antarsuku, budaya, dan agama yang sangat memprihatinkan, masihkah Indonesia merasa sebagai negara bermoral tinggi?

Who dare to guarantee law Antipornografi can make more with morality? Crimes are clearly in front of the eyes are never touched, especially things that still cause controversy. As a country in the world with terkorup conflict antarsuku, cultural, religious and very unfortunate, Indonesia still feel high as the country with morality?

Bencana demi bencana melanda Indonesia, hanya sebagian kecil orang yang peduli, bahkan tidak jarang orang Indonesia yang tidak punya hati nurani, menyunat bantuan bagi orang-orang yang menderita. Apakah hukum Indonesia hanya cocok untuk orang kecil?

Disaster for the disaster in Indonesia, only a small part of the person concerned, not even the rare people have no conscience, circumcise assistance for those who suffer. Are Indonesian law only suitable for small people?

Bukankah hanya orang kecil yang kesulitan men- dapatkan bacaan-bacaan pornografi, sedang orang-orang beruang tetap mendapatkan akses untuk mengonsum- sinya? Mudah-mudahan bukan hanya pemerintah yang berusaha bertindak bijak, tetapi semua warga bangsa juga belajar untuk menjadi bijak.

Is not the only people who had difficulty downloading a small get-readings of pornography, are those who still bears get access to mengonsum-sinya? Hopefully not only the government that seeks to act wisely, but also people all citizens to learn to become wise.

Menurut saya, undang-undang pornografi bukanlah sebuah solusi yang tepat untuk menghadapi perubahan jaman beserta dampak-dampak negatifnya seperti pornografi yang merajalela. Hukuman tidaklah efektif untuk meniadakan suatu perilaku yang menyimpang, namun perlu dibentuk ketahanan mental sejak dini dengan penanaman nilai-nilai luhur dan pengendalian diri. Contohnya beberapa sekolah mulai mengajarkan budi pekerti dan juga pendidikan karakter pada anak-anak.

According to me, pornography laws is not an appropriate solution for dealing with the impact of changes in the times-such as the negative impact of rampant pornography. The punishment is not effective to negate a deviant behavior, but the mental resilience to be established since the early planting with the noble values and self-control. For example some schools started to teach good nature and character education in children.